Upaya Perluasan Terapi Pencegahan TBC Bagi ODHIV

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Pada saat bersamaan epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV) menunjukkan pengaruhnya terhadap peningkatan epidemi Tuberkulosis di seluruh dunia yang berakibat meningkatnya jumlah kasus TBC di masyarakat. Kedua masalah kesehatan  ini merupakan tantangan terbesar dalam pengendalian TBC dan banyak bukti menunjukkan bahwa pengendalian   TBC tidak   akan   berhasil   dengan   baik   tanpa   keberhasilan pengendalian HIV. Sebaliknya TBC merupakan salah satu infeksi oportunistik yang banyak terjadi dan penyebab utama kematian pada orang dengan HIV AIDS. Kolaborasi kegiatan bagi kedua program merupakan satu keharusan agar mampu menanggulangi kedua penyakit tersebut secara efektif dan efiisien.

Laporan Tuberkulosis Global WHO tahun 2020 menyoroti bahwa secara global 44% ODHIV dengan TBC tidak didiagnosis pada tahun 2019. Oleh karena itu, meningkatkan deteksi TBC di antara orang yang hidup dengan HIV sangat penting termasuk didalamnya terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) bagi ODHIV telah terbukti secara signifikan mengurangi kematian karena TBC. Meskipun secara global baru 50% ODHIV yang memulai TPT pada 2019, perluasan dan peningkatan cakupan TPT telah dimulai di banyak negara.

Para Kepala Negara pada Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang TBC (UN-HLM) pada tahun 2018 telah menekankan ada urgensi besar untuk meningkatkan program kesehatan berupa sebuah tindakan kongkrit untuk menyerukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan program  lainnya agar menepati janji yang mereka buat dan mempercepat cakupan terapi pencegahan TBC (TPT) bagi mereka yang membutuhkan. Masih ada waktu tersisa sekitar 18 bulan agar komitmen yang dibuat bersama dalam UN-HLM dapat terwujud untuk mencapai setidaknya 30 juta orang agar dapat mendapatkan program terapi pencegahan tuberkulosis ini sehingga target pada 4 juta kontak TBC di bawah usia 5 tahun dan 20 juta kontak yang lebih tua, serta 6 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2022 dapat tercapai.

Berkaitan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia 2021 yang bertema “Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua” Pemberian terapi pencegahan TBC akan membutuhkan sebuah upaya dan investasi yang besar, hal ini sangatlah relevan berkaitan dengan adanya pandemi Covid19 yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan Kolaborasi TB-HIV khususnya berkaitan dengan penyediaan rantai pasokan dan implementasi program. Pengumpulan dan analisis data TBC dari 200 negara menunjukkan berkurangnya akses ke pelayanan kesehatan baik di fasilitas rawat jalan maupun rawat inap, yang berdampak pada seluruh rangkaian perawatan TB-HIV.

Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 menunjukkan, baru 51% pasien TBC mengetahui status HIV dan 43% di antaranya mendapat pengobatan antiretroviral (ARV). Sedangkan skrining TBC dilakukan pada 80% orang dengan HIV yang berkunjung ke layanan ARV, namun baru sekitar 12% ODHIV yang masuk perawatan HIV di Indonesia mendapat terapi pencegahan TBC (TPT).

Berbagai tantangan yang berkontribusi belum maksimalnya pencapaian khususnya indikator pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) bagi ODHIV  antara lain;

• Tingginya pergantian petugas dan terbatasnya anggaran pelatihan TB-HIV bagi petugas baik di level provinsi sampai dengan fasilitas Kesehatan.
• Pelaksanaan penapisan TBC di layanan PDP belum optimal, karena sebagian klinisi ragu akan efektivitas penggunaan kriteria tanda dan gejala dalam menyingkirkan TBC.
• Komitmen petugas di dalam melaksanakan layanan TB-HIV, termasuk pencatatan dan pelaporan kegiatan TB-HIV di lapangan berpengaruh dalam rendahnya cakupan kegiatan. Tingginya beban kerja petugas, minimnya supervisi dari program menjadi kendala dalam pencatatan dan pelaporan.
• Belum semua petugas kesehatan dan petugas penjangkau/pendamping ODHIV tersosialisasi mengenai TPT, masih adanya keraguan klinisi mengenai efektivitas TPT, kekhawatiran akan banyaknya beban obat, keterbatasan obat pencegahan TBC dilaporkan oleh sebagian layanan PDP, sehingga di beberapa tempat pasien diminta membeli sendiri obat TPT.
• Terbatasnya akses dan jumlah layanan yang menyediakan tes cepat molecular (TCM) dan beberapa alat TCM yang tidak beroperasional dengan baik. Proses rujukan pemeriksaan TCM yang terkendala di lapangan serta hasil pemeriksaan TCM lama.

Oleh karena itu,seluruh pemangku kepentingan program TB-HIV bersama  organisasi masyarakat sipil TB-HIV untuk membuat “call to action” yang kuat untuk meningkatkan pada akses terapi pencegahan TBC melalui tindakan yang nyata seperti;

• Memperkuat penemuan kasus TBC pada kontak erat dari segala rentang usia dan pada kelompok berisiko tinggi lainnya untuk mempercepat kemajuan penemuan kasus bersinergi dengan upaya mitigasi pandemi COVID-19.
• Meningkatkan akses pada layanan diagnostik yang pendekatannya sudah direkomendasikan oleh WHO seperti radiografi digital dan tes cepat molekuler (TCM).
• Memastikan pengadaan logistik TPT berjalan dengan baik melalui percepatan pengadaan regimen terapi pencegahan TBC jangka pendek (3HP) dengan cara-cara yang mudah terjangkau bagi semua kelompok dan rentang usia untuk meningkatkan demand dari penerima manfaat program.
• Menerapkan upaya strategi tertentu agar pemberian terapi pencegahan TB ini dapat diakses secara lebih luas oleh orang yang hidup dengan HIV dan populasi lain yang membutuhkan.
• Meluncurkan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terapi pencegahan TBC dalam skala lebih besar dan masif melalui berbagai macam strategi komunikasi untuk meningkatkan “demand creation”.
• Memperkuat berbagai macam upaya untuk menurunkan stigma pada mereka yang terdampak dan pemberian perlindungan jaminan sosial dan juga akses kesehatan secara universal.
• Mengajak peran aktif komunitas TB-HIV untuk meningkatkan “awareness” sekaligus meningkatkan motivasi yang tinggi terhadap pemberian terapi pencegahan TBC.

 

Jakarta, Desember 2021

 

 

Yakub Gunawan

Chair of SWG TB-HIV Indonesia.

 

Sourches;

• Call To Action 2.0 A Global Drive To Scale Up TB Prevention
• WHO Global TB Report 2020
• Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019
• The Republic of Indonesia Join External Monitoring Mission for Tuberculosis 2020