HATIP 88: Saat memadukan perawatan TB/HIV pada skala nasional

Unduh versi PDF

Oleh: Theo Smart, 17 Juli 2007

Bagian I
Beberapa alasan yang baik untuk memadukan layanan TB/HIV
Perawatan pasien yang lebih baik
Penanggulanggan TB yang lebih baik
Kegiatan kerja sama TB/HIV
Membangun mekanisme kerja sama/Membentuk suasana kebijakan yang kondusif
Mengajak stakeholder dan membangun advokasi
Tingkat provinsi, kabupaten, kota
Mengembangkan protokol operasional, materi pelatihan dan pelaporan

Bagian II
Layanan kerja sama TB/HIV
Layanan untuk mengurangi beban TB pada Odha
Lima langkah untuk mecegah penularan TB dalam rangkaian perawatan HIV
Layanan untuk mengurangi beban HIV di antar orang dengan TB
Tantangan tetap
Saat berkembang
Referensi
Acuan

Bagian I

Kemajuan dalam upaya untuk mendesak agar program TB dan HIV bekerja sama untuk mengurangi beban kedua penyakit di negera dengan koinfeksi TB/HIV umum adalah sangat lamban, tetapi perbaikan baru yang dramatis dalam penyediaan layanan TB dan HIV secara terpadu pada skala nasional di Kenya dan Rwanda menunjukkan bahwa adalah mungkin bergerak melampaui proyek percobaan menjadi penerapan skala penuh

Tanggapan yang terkoordinasi antara program nasional TB dan HIV/AIDS dibutuhkan secara mendesak untuk memperbaiki layanan diagnostik, perawatan dan pencegahan untuk orang yang hidup dengan HIV dan TB. Sebenarnya, upaya ini terlambat, karena Rencana Global untuk Hentikan TB (Global Plan to Stop TB) mendesak peningkatan secara penuh dalam “kegiatan kerja sama TB/HIV” pada 2007 di 63 negara dengan beban TB terkait HIV yang tertinggi.

Tetapi pertama untuk mendefinisikan istilah yang sulit: “kegiatan kerja sama TB/HIV” adalah tindakan kunci yang dibutuhkan agar program TB dan program HIV dapat bekerja sama secara efektif, serta juga layanan kesehatan yang nyata bertujuan pada kedua penyakit yang harus disediakan secara langsung atau membuatnya lebih terjangkau pada orang yang dilayani (kegiatan ini digambarkan lebih lengkap di bawah).

Namun walau ada perubahan pada tingkat kebijakan di beberapa negara untuk mendukung kerja sama TB/HIV yang lebih baik agar dapat memberikan layanan ini, dampak di lapangan di kebanyakan negara sampai saat ini agak kurang.

Penyediaan kegiatan kerja sama oleh program begitu lamban, bahkan untuk kegiatan yang sederhana, misalnya skrining orang dengan HIV secara berkala untuk gejala TB, atau VCT HIV untuk semua terduga TB. Contohnya, sampai akhir 2005, secara global hanya 7 persen pasien TB dites untuk HIV (10 persen di wilayah Afrika), walau negara didukung oleh PEPFAR sedikit lebih baik (kurang lebih 12 persen) dibandingkan kebanyakan negara lain menurut survei WHO yang dipresentasikan di pertemuan penyelenggara HIV (HIV Implementer) di Kigali, Rwanda pada Juni. Pada masa yang sama, program HIV di negera tersebut melaporkan melakukan skrining untuk TB pada kurang dari 0,5 persen Odha, (walau hanya sedikit program tampaknya melaporkan secara konsisten).

“Walaupun begitu, dari jumlah kecil yang diskrining, ada jumlah besar kasus TB terdeteksi,” dikatakan Dr. Alasdair Reid, penasihat HIV/TB pada UNAIDS, yang memulai survei saat di WHO dan mengkaji penemuannya. Contohnya, di Afrika Selatan, 38 persen yang diskrining untuk gejala TB akhirnya didiagnosis TB aktif. “Jadi ada banyak TB yang tidak terdiagnosis,” dia mengatakan.

Skrining TB dan tes HIV adalah pintu masuk pada perawatan untuk masing-masing penyakit – tetapi skrining dan tes hanya langkah pertama. Jumlah orang dengan TB atau HIV yang selanjutnya menerima layanan kerja sama, seperti dimasukkan pada program kotrimoksazol (kotri) atau pada terapi antiretroviral (ART), meningkat namun juga tetap rendah pada kebanyakan program. Hanya kurang lebih 26 persen pasien TB dengan hasil tes HIV positif selanjutnya diberi ART di negara PEPFAR.

“Hal ini jauh dari ideal,” menurut Dr. Reid. “Kita kehilangan banyak kesempatan untuk memberi perawatan yang lebih baik. Orang ini ada di depan mata kita, yang sudah ada dalam sistem perawatan. Ada berbagai macam rintangan yang harus dilewati orang ini untuk benar-benar menjangkau layanan kesehatan. Sedikitnya yang dapat kita lakukan adalah untuk menawarkan pencegahan, perawatan dan pengobatan yang dipadukan pada mereka saat mereka sampai ke layanan kesehatan – dan dengan cara begitu, menghindari kematian yang seharusnya tidak terjadi.”

Namun dalam kurang lebih satu tahun terakhir, beberapa negara, misalnya Kenya dan Rwanda di antara negara PEPFAR, mencapai penerobosan yang dramatis dalam skrining dan pemberian layanan lain. Hal ini menunjukkan bahwa bila ada keinginan, pemaduan pemberian layanan TB/HIV pada skala nasional memang dapat tercapai – dan cukup cepat juga.

Contohnya, Kenya memulai provider-initiated testing and counselling (PITC, yaitu tes dan konseling didorong oleh petugas kesehatan dengan pilihan untuk menolak tes (opt-out testing)) untuk orang dalam program TB-nya pada Oktober 2005. Pada triwulan keempat 2006, 67 persen pasien TB Kenya dites untuk TB – 85 persen dari mereka yang positif menerima kotri, walau program tetap menghadapi kesulitan untuk memberi ART pada lebih dari sepertiga yang memenuhi kriteria untuk menerimanya.

Serupanya, baru-baru ini Rwanda mulai PITC untuk pasien TB dan skrining TB untuk orang berisiko terinfeksi HIV. Tetapi pada triwulan pertama 2007, 87 persen pasien TB dites untuk HIV, sementara 76 persen orang dengan HIV yang mulai ART diskrining untuk TB. Tambahannya, dari mereka yang ternyata HIV-positif, kurang lebih 46 persen menerima kotri dan 31 persen menerima ART (kurang lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya). Hasil di pusat pemaduan TB/HIV percontohan di kedua negara lebih baik lagi.

Keberhasilan dan tantangan seterusnya, disertai pengalaman dari beberapa proyek dan negara lain, digambarkan dalam Third South African AIDS Conference, HIV Implementers’ Meeting, dan pada pertemuan pas setelahnya, yang dilakukan oleh PEPFAR dan WHO atas nama Global TB/HIV Working Group, Stop TB Partnership. Pertemuan PEPFAR/WHO dilakukan untuk menyoroti pelajaran yang diambil dan proyek percobaan mengenai apa yang sukses dan apa yang tidak, dan untuk mengetahui kegiatan kunci untuk membantu memperbaiki pemaduan TB/HIV pada skala nasional.

Beberapa alasan yang baik untuk memadukan layanan TB/HIV

Alasan untuk memperbaiki kerja sama antara progam TB dan HIV diungkapkan pada beberapa presentasi, mulai dengan sambutan paripurna disampaikan di South African AIDS Conference oleh Dr. Kevin de Cock, Direktur Department of AIDS di WHO.

“Yang dibutuhkan oleh pasien adalah agar mereka ditangani secara efektif dan nyaman untuk kedua penyakit. Dan hal ini adalah garis dasar yang tidak dapat ditawar,” dia mengatakan.

Perawatan pasien yang lebih baik

“Sebelumnya kita menawarkan layanan TB dan layanan HIV secara terpisah dan hal ini menimbulkan banyak tantangan baik untuk pasien maupun untuk petugas layayan kesehatan,” dikatakan Hellen Muttai, manajer perawatan klinis yang membagi data dari Rumah Sakit Kabupaten Kericho di Kenya pada pertemuan Implementer. Sebelum dipadukan, pasien harus menghadiri dua klinik terpisah pada hari yang berbeda, dengan antri dua kali untuk bertemu dengan dokter, untuk mengambil resep obat, dan untuk tes laboratorium terkait. Tidak mengherankan, penerimaan layanan TB/HIV sebelum dipadukan sangat amat rendah. “Bila pasien dengan TB juga HIV, dokter hanya melakukan rujukan, mereka tidak memantau untuk memastikan pasiennya menjangkau layanan. Dan pasien harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain sehingga mereka harus meluangkan banyak waktu di rumah sakit untuk menerima layanan TB dan HIV secara terpisah,” dia mengatakan.

Di Rumah Sakit Kericho, pemaduan TB/HIV berarti memindahkan layanan HIV pada klinik TB yang sudah ada, termasuk menawarkan layanan terkait HIV pada orang dengan TB, termasuk PITC, dan bila ternyata HIV-positif, pemberian layanan lanjutan misalnya kotri dan ART (asal mereka tetap menerima pengobatan TB). Setelah pemaduan, 94,2 persen pasien TB dites untuk HIV; 45,4 persen ternyata koinfeksi bersamaan; mereka menerima kotri dan layanan perawatan dan pengobatan HIV; 78 persen dianggap memenuhi kriteria untuk ART dan semuanya menerimanya, kebanyakan sebelum mereka menyelesaikan pengobatan TB.

Tidak ada keraguan bahwa intervensi menyelamatkan jiwa.

Demikian juga, layanan TB/HIV dipadukan dalam Rumah Sakit Mulago di Uganda sejak Agustus 2005, waktu rumah sakit tersebut menawarkan PITC pada semua pasien TB rawat inap dan rawat jalan, skrining TB pada klinik HIV, dan skrining TB dan HIV sekaligus untuk semua pasien rawat inap medis. 96 persen menerima tes HIV dan 33 persen orang dengan TB juga terinfeksi HIV.

“Kami mempunyai sejumlah pasien yang sangat besar yang mempunyai penyakit TB dan HIV, dan oleh karena itu kami diharuskan membentuk sebuah klinik yang mampu memberi layanan TB dan HIV bersamaan,” dikatakan Dr. Rhoda Wanyenze. Jadi klinik TB/HIV terpadu didirikan yang beroperasi satu hari per minggui dalam unit TB, yang menawarkan paket dasar perawatan HIV, serta ART dan pemantauan CD4 selama masa pengobatan TB. 327 dari 706 orang koinfeksi yang sampai saat ini menerima layanan dari klinik TB/HIV terpadu sudah mulai ART di situ.

Bahkan pengobatan TB dan perawatan HIV bukan ART sendiri memperbaiki status imunologis orang dengan HIV dan TB menurut analisis terhadap 792 pasien yang didaftarkan antar Juli 2005 dan Desember 2006 di Rumah Sakit Kericho.

“Kami melihat bahwa pasien yang tidak memenuhi kriteria untuk ART, atau tidak diobati dengan ART, walau kami hanya mengobati TB tanpa menawarkan ART, jumlah CD4 meningkat,” Muttai mengtakan. Mereka yang hanya diberi perawatan HIV dan pengobatan untuk TB mencapai peningkatan rata-rata 78 pada CD4 enam bulan setelah didaftarkan, sementara mereka yang juga menerima ART mencapai peningkatan 139 pada CD4 (p < 0,001).

“Dokter yang mengobati pasien dengan TB/HIV harus sadar mengenai manfaat pada infeksi HIV dengan hanya mengobati TB dan menawarkan perawatan mendukung, dan juga menawarkan ART,” katakannya.

Penanggulanggan TB yang lebih baik

Namun selain memperbaiki perawatan dan pengobatan untuk orang dengan kedua penyakit, kerja sama yang lebih baik antara program HIV dan TB juga dapat menjadi satu-satunya cara untuk membantu sistem kesehatan yang kewalahan agar mampu menghadapi beban rangkap yang luar biasa akibat epidemi TB dan HIV.

Sekadar meninjau kembali data dari WHO/STOP TB Partnership: 14 juta orang terinfeksi TB dan HIV bersamaan di seluruh dunia; tetapi kurang lebih 80 persen dari orang koinfeksi ini tinggal di Afrika sub-Sahara. Di beberapa bagian dari benua itu, sampai 80 persen orang dengan TB aktif juga terinfeksi HIV. TB betul-betul infeksi oportunistik yang paling lazim didiagnosis dalam tiga bulan pertama penggunaan ART – terutama di Afrika. 200.000 Odha meninggal karena TB setiap tahun, sekali lagi kebanyakan di Afrika.

HIV menambah panasnya suasana TB.

• Odha lebih berisiko reaktivasi TB dan juga perkembangan TB yang cepat
• Kasus TB dapat lebih berat atau luar biasa, dengan TB di luar paru lebih sering terutama pada orang dengan penyakit HIV lanjutan
• TB dapat sulit didiagnosis, dengan angka BTA-negatif lebih tinggi, dan rontgen dada lebih sulit ditafsirkan (walau berbeda dengan beberapa tahun lalu, para ahli sekali lagi mengusulkan penggunaan rontgen dada bila terjangkau dan mungkin)
• Angka kematian lebih tinggi; walau TB dapat disembuhkan, penyakit ini adalah penyebab utama kematian Odha di banyak negara, dengan angka mortalitas kurang lebih 25 persen dalam dua tahun pada pasien yang tidak menerima ART
• Risiko TB kambuh lebih tinggi setelah pengobatan pada Odha

HIV juga dapat mempengaruhi perawatan yang diberi pada orang HIV-negatif dengan TB. Misalnya, stigma ganda berhubungan dengan TB terkait HIV berdampak pada perilaku mencari kesehatan oleh orang terduga TB tanpa memperhatikan status HIV-nya. Hal ini kadang kala dipakai sebagai alasan untuk tidak memadukan layanan TB dan HIV di bawah satu atap.

Namun menurut survei terhadap pasien TB di KwaZulu-Natal (Afrika Selatan) yang dikaji di South African AIDS Conference, masyarakat sudah cukup sadar “mengenai kaitan antara TB dan HIV/AIDS... Saat jatuh sakit dengan TB, banyak pasien takut mereka mungkin mengalami HIV/AIDS. Ketakutan ini menyebabkan mereka menunda ke layanan kesehatan” (Loveday). Pada gilirannya hal ini menunda diagnosis, mengakibatkan hasil yang lebih buruk dan peningkatan pada penularan dalam komunitas. Tambahan, jumlah orang dengan TB yang lebih tinggi membebankan kemampuan program TB dan dapat mengurangi mutu perawatan pada semua pasien.

Dampak keseluruhan dari epidemi ganda pada sistem kesehatan masyarakat adalah program yang diterapkan dengan baik dan pernah menghasilkan perkembangan baik menuju penanggulangan TB sebelum pandemi HIV sekarang tidak lagi mampu mengendalikannya. Walau kejadian TB per tahun adalah stabil, jumlah kasus keseluruhan meningkat di Asia Tenggara dan Afrika – terutama bila koinfeksi HIV lebih umum.

Tetapi hal ini tidak tentu disebabkan oleh kekurangan dalam manajemen program TB. Di South African AIDS Conference, Dr. de Cock mengacu pada penelitian oleh Dr. Gavin Churchyard dan rekan yang menemukan kejadian TB yang meningkat di tambang emas di Welkom, Free State, Afrika Selatan, walau program TB DOTS yang menjadi contoh. “Mereka menunjukkan bahwa walau dengan program penanggulangan TB yang memenuhi semua saran WHO, kejadian TB tetap meningkat akibat tekanan dari HIV,” dia mengatakan. “Jadi jelas program TB sendiri tidak dapat mengendalikan semuanya.”

HIV adalan alasan utama program TB tidak mampu mencapai tujuannya.

“Dengan beban TB tahun lalu kurang lebih 300.000 kasus yang terlapor, kami tentu tidak menang dalam perang terhadap TB,” dikatakan Dr. Margot Uys dari Department of Health baik di KwaZulu Natal, Northwest Province dan Centers for Disease Control AS, di South African AIDS Conference. “Dengan angka sukses kurang lebih 54 persen dalam keberhasilan pengobatan, hal ini jauh di bawah saran WHO yaitu 80 persen. Dan di atas itu, kami mempunyai prevalensi HIV di antara pasien TB kami rata-rata 55 persen tetapi berkisar antara 30 dan 72 persen, dan setelah jangkitan XDR-TB tahun lalu kami juga mempunyai beban MDR-TB sedikitnya 6.000 kasus MDR-TB per tahun, dengan sebagian yang cukup besar XDR-TB.”

“Akan sangat penting untuk meningkatkan penanggulangan TB. Munculnya XDR-TB adalah tanda gawat yang dramatis, bukan hanya untuk Afrika Selatan tetapi untuk seluruh dunia,” dikatakan Dr. Peter Piot dari UNAIDS di South African AIDS Conference, dan kemudian, mengungkapkan kembali komentar yang dibuat oleh Nelson Mandela beberapa tahun lalu: “Bila kita tidak memadukan TB dalam semua yang kita lakukan, kita tidak akan berhasil. Kita pasti akan gagal dalam program pengobatan kita.”

Kegiatan kerja sama TB/HIV

“Kami harus memadukan layanan TB/HIV,” dikatakan Dr. J. Muhwa Chakaya dari Kenya Medical Research Institute dan National Leprosy and TB Control Programme (NLTP) di pertemuan Implementer. “Itu satu-satunya cara untuk memberi layanan secara efektif.”

Untuk membantu negara memulai, Stop TB Department dan Department of HIV/AIDS WHO pada 2004 menerbitkan saran dasar mengenai bagaimana memadukan perawatan dan pengobatan TB dan HIV secara lebih baik, dalam Kebijakan Sementara Kegiatan Kerjasama TB/HIV.

Kebijakan ini menyarankan 12 kegiatan yang dibagi dalam kegiatan di “tingkat pembuatan kebijakan” yang dibutuhkan untuk membentuk, merencanakan dan memantau kerja sama TB/HIV; kegiatan yang dilaksanakan oleh program HIV untuk mengurangi beban penyakit TB di antara Odha; dan kegiatan yang dilakukan terutama oleh program TB untuk mengurangi beban penyakit HIV di antara pasien TB, dengan menyediakan layanan pencegahan, mendiagnosis mereka dengan HIV dan memberi atau memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang memadai dan sesuai (lihat tabel).

Kegiatan ini digambarkan secara lebih rinci di Kebijakan Sementara dan di pedoman A Guide to Monitoring and Evaluation of Collaborative Activities. Tetapi dengan pengalaman yang dilaporkan dari konferensi-konferensi pada Juni, dan khususnya dari pertemuan PEPFAR/WHO, adalah mungkin untuk menjelaskan lebih luas mengenai kegiatan ini.

Membangun mekanisme kerja sama/
Membentuk suasana kebijakan yang kondusif

Bagian berikut ditujukan pada siapa saja yang terlibat dalam atau peduli terhadap pemberian perawatan pada orang dengan TB dan/atau innfeksi HIV, atau berisiko terhadap penyakit tersebut, apakah petugas perawatan kesehatan, LSM, masyarakat, organisasi komunitas atau orang dengan HIV dan/atau TB. Penggerakan komunitas HIV dan stakeholder lain di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan untuk mengubah kebijakan, memantau pemerintah dan program, dan memastikan bahwa kebijakan dijadikan praktek baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dengan mengingat bahwa tingkat penerapan yang paling penting adalah titik pemberian layanan kesehatan.

Mengajak stakeholder dan membangun advokasi

“Satu masalah dengan TB/HIV adalah kedua sisi dianggap sebagai masalah orang lain,” Dr. de Cock mengatakan.

Sebelum membentuk badan kerja sama untuk TB/HIV, atau memperbaiki yang tidak efektif, adalah baik bila kita memahami sifat program yang terlibat – dan bagaimana dan di mana mereka berfungsi di setiap negara. Program TB dan HIV/AIDS secara umum adalah program vertikal terpisah, masing-masing dengan budaya berbeda.

“Budaya TB umumnya ‘bermerek’, mengutamakan pedekatan kesehatan masyarakat dengan algoritme yang tetap, hasil yang sangat jelas dan tajam, dan pendekatan yang baku dan disederhanakan,” Dr. de Cock mengatakan. “Layanan TB diorientasi pada jangka pendek – enam bulan sampai sembilan bulan – mempunyai kemampuan diagnostik terbatas dan tidak banyak memperhatikan pengendalian infeksi. Yang berkuasa di TB umumnya menganggap HIV sebagai pengacau, yang mengganggu sistem yang disempurnakan dengan hati-hati.”

“Sebaliknya, budaya HIV bertujuan pada individu dengan tekanan pada hak asasi manusia, mempunyai pedoman yang jauh dari baku, dan jelas harus menawarkan layanan jangka panjang. Budaya HIV mempunyai pemahaman yang terbatas mengenai epidemiologi TB dan meremehkan TB sebagai hanya salah satu infeksi oportunistik yang sulit diobati,” dia bilang. Satu cara untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara kedua program yang diusulkan dalam pertemuan PEPFAR/WHO adalah untuk melibatkan staf program TB dalam siklus perencanaan HIV dan sebaliknya.

Tetapi tantangan lain di beberapa negara adalah bahwa badan yang menguasai HIV dan TB bekerja di tingkat yang lain dalam struktur pemerintah (departemen, dsb.), yang dapat mempersulit kerja sama dan kekuatan untuk memanggil rapat oleh badan TB/HIV yang mungkin terbentuk adalah lemah.

Sumber dana juga umumnya terpisah untuk TB dan HIV – dengan program TB kurang didanai, dan mungkin sulit memakai dana yang dijanjikan untuk kegiatan kerja sama TB/HIV dalam progam TB.

Menghadapi program dengan akar yang begitu dalam dan sering tidak saling cocok membutuhkan komitmen politis yang tinggi, dari akar rumput sampai ke tingkat tinggi, serta keterlibatan semua stakeholder kunci.

“Apakah jenis kegiatan yang kami lakukan untuk mencapai hasil ini?” bertanya Dr. Chakaya. “Saya rasa salah satu yang sangat penting adalah keinginan dan kepemimpinan politis.” Di negara beliau, dia mengatakan bahwa program TB, yang lebih berkuasa daripada program HIV “memasukkan hal ini pada hatinya dan memberi ‘tekanan’ yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terjadi.”

Demikian pula, Dr. Greet Vandebriel, Wakil Country Director Programs for the International Center for AIDS Care and Treatment Programmes (ICAP) di Rwanda, menekan bahwa komitmen pemerintah pada tingkat tinggi untuk memadukan program dan layanan TB dan HIV adalah unsur yang sangat penting dalam “‘resep’ Rwanda untuk keberhasilan.”

Tetapi bagaimana kita dapat membentuk kepemimpinan politis tingkat tinggi terkait dengan kegiatan kerja sama bila hanya ada sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali? Di pertemuan PEPFAR/WHO, satu kelompok meja bundar mengusulkan penggunaan contoh dan bukti dari Kenya dan Rwanda, atau proyek percobaan percontohan nasional (sedikitnya ada proyek percontohan di Uganda dan Afrika Selatan) untuk “memperpekakan para politisi” dan stakeholder lain mengenai kebutuhan akan kegiatan TB/HIV. Proyek ini dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama TB/HIV adalah mungkin dalam rangkaian yang serupa, seperti juga program ART Botswana pernah dipakai sebagai contoh untuk seluruh Afrika bahwa peningkatan ART dapat tercapai. “Menunjukkan bagaimana kegiatan kami dapat terutama penting mencapai target internasional (MDG), lembaga donor dan nasional,” mereka menambahakan.

Tekanan politis akar rumput juga dapat membantu.

“Pasangan yang paling penting dalam semua masalah ini adalah komunitas yang terdampak,” Dr. Reid mengatakan, “dan komunitas tersebut harus dilibatkan dalam perancangan, advokasi, penerapan dan terutama pemantauan tanggapan kerja sama.”

Koordinasi atau harmonisasi lembaga donor dan teknis serta sumber dana dengan program juga ditentukan sebagai penting di pertemuan PEPFAR/WHO. Walau lembaga donor tidak menentukan kebijakan, sumber dayanya tentu dapat membantu mendorongnya.

“Saya rasa apa yang sangat penting adalah bahwa kami diberikan dana agar dapat melakukan semua yang dibutuhkan,” menurut Dr. Chakaya, dengan mengatakan bahwa ada peningkatan secara eksponensial dalam dana yang dikhususkan pada TB/HIV dari PEPFAR, Global Fund dan yang lain. “Dana dari PEPFAR dan Global Fund memungkinkan untuk pertama kali banyak orang lain menjadi terlibat dalam TB/HIV. Jadi keterlibatan berbagai stakeholder menjadi mungkin dengan dana ini, yang memicu keterlibatan masyarakat umum dan sektor swasta dan itu sangat amat penting.”

Tingkat provinsi, kabupaten, kota

Satu perangkap umum adalah untuk hanya berfokus pada program tingkat nasional – tetapi upaya terbaik di tingkat nasional dapat gagal tanpa melibatkan pemerintah lokal, program dan stakeholder lain di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Contohnya, Dr. Annalies van Rie, dari University of North Carolina di Chapel Hill, AS dan rekan diminta disediakan bantuan teknis untuk memadukan beberapa layanan HIV dalam program TB oleh pemerintah nasional di Republik Demokrat Kongo (DRC). Jadi mereka membantu mengembangkan kebijakan nasional untuk TB/HIV, yang termasuk pemberian PITC untuk semua pasien TB, plus kotri untuk mereka dengan hasilnya positif (negara tersebut mendapatkan dana Global Fund untuk kit tes HIV dan kotri). Kemudian mereka meluncurkan program di 14 tempat percobaan, melatih staf, dan memberi bantuan teknis di tempat.

Program berfungsi sangat baik, dengan lebih dari 5.000 pasien dites (kurang lebih 16 persen ternyata HIV-positif) walau akses pada tes CD4 dan ART (disediakan dengan rujukan pada klinik HIV) tetap agak rendah.

“Kami menunjukkan bahwa benar-benar mungkin melakukannya dan dapat dilakukan dengan petugas layanan kesehatan yang ada,” Dr. van Rie mengatakan. “Petugas layanan kesehatan termotivasi, dan tidak meminta gaji tambahan untuk pekerjaan tambahan ini. Kita tidak membutuhkan dana besar, bila sudah ada tes dan kotri, tetapi kita pasti membutuhkan ‘persetujuan’ [oleh pemerintah] serta pengelolaan.

Mereka mendapatkan persetujuan tertulis dari Program Penanggulangan TB Nasional, bahwa pada tanggal 1 Januari Program TB Nasional akan mengambil alih pada proyek. Tetapi hal ini tidak terjadi, dan pusat kesehatan kehabisan tes HIV, dan banyak kehabisan kotri.

“Ternyata tidak ada keinginan politis untuk menjalankannya. Itu yang hilang, yang jauh berbeda dengan Kenya di mana program juga dibentuk pada awal dengan dana internasional, tetapi didorong oleh pemerintah nasional,” Dr. van Rie mengatakan. “Saya rasa perbedaan tidak pada parahnya kemisikinan di Kongo, tidak pada kemampuan fasilitas. Bagi saya, perbedaan adalah dalam kepemilikan dan keinginan untuk memilikinya oleh pemerintah lokal. Kami memperkirakan ini, jadi kami menuliskan MoU tetapi dengan program penanggulangan nasional. Tetapi yang terjadi adalah fasilitas dikuasai oleh program provinsi dan kemudian program provinsi mengatakan, ‘Wah, kami tidak menandatangani ini!’ dan program nasional mengatakan, ‘Itu bukan tanggung jawab kami, kami melakukan program nasional.’”

Kenya mencoba menghindari masalah ini. “Kami membentuk panitia koordinasi di semua tingkat,” Dr. Chakaya mengatakan. “Kami tidak selalu mengetahui apakah panitia provinsi dan kabupaten/kota bekerja baik tetapi kami benar-benar mencoba – dan mencoba terus-menerus – melakukan lebih banyak perencanaan bersama antara TB dan HIV.”

Mengembangkan protokol operasional, materi pelatihan dan pelaporan

Seperti ditekankan oleh Dr. Peter Piot pada pembukaan South African AIDS Conference: “Jangan lupa bahwa pada akhirnya yang akan mempengaruhi keadaan orang adalah tindakan di tingkat kabupaten, tingkat lokal,” dia mengatakan. “Rencana nasional hanya sama baik seperti setiap rencana kabupaten/kota, tergantung pada apa yang dapat dicapai di tingkat itu.’

“Walau kebanyakan strategi WHO untuk mengurangi beban HIV pada pasien TB adalah bagian dari kebijakan TB-HIV yang diperbarui di Afrika Selatan, penggunaannya terbatas,” dikatakan Dr. Margot Uys di South African AIDS Conference. “Tampaknya ada pemaduan pada tingkat pembuatan kebijakan tetapi tidak pada tingkat penerapan program.”

Oleh karena itu, Dr. Uys dan rekan dari Medical Research Council dan Foundation for Professional Development mengembangkan kerangka kerja operasional untuk contoh tempat pemaduan layanan TB dan HIV di Rumah Sakit Richmond, di tengah-tengah KwaZulu-Natal, yang mencapai beberapa keberhasilan dalam mengenal dan mendaftarkan orang dengan TB dan HIV dalam perawatan HIV (sedikitnya mereka yang secara sukarela memilih melakukan tes HIV).

Program ini – TB HIV AIDS Treatment and Integrated Therapy (that’s it) – sekarang sedang diperluas pada tiga atau empat kabupaten lain di daerah geografis lain di negara, dengan mengutamakan tempat yang sedikit prasarananya.

Ada juga beberapa contoh tempat pemaduan TB/HIV yang lain di Afrika Selatan, tetapi kesan dari sedikit presentasi poster pada South Africa AIDS Conference adalah bahwa beberapa daerah tertinggal sendiri mengenai bagaimana menerapkan kegiatan kerja sama – dengan hasil yang beraneka ragam (Dhlamini, Stephens, Scott, Verkujt, Ndlhovu).

Tetapi apakah setiap kabupaten di negara tersebut melalui proses pengembangan protokol operasional sendiri secara independen? Ada kesan bahwa ada banyak tumpang-tindih – apakah tidak ada cara untuk meningkatkan layanan secara lebih efisien, cepat dan sama rata. Dan pasti sulit menyesuaikan pemantauan dan evaluasi di kabupaten tersebut.

Sebaliknya, pemimpin nasional di Rwanda dan Kenya mendorong prosesnya. Segera setelah negara tersebut membentuk badan koordinasi dan menyatukan kegiatan kerja sama TB/HIV WHO dalam kebijakan nasionalnya, mereka langsung memperbarui petunjuk teknis dan pedoman TB dan HIV, mengembangkan protokol operasional dan pedoman pelatihan yang membakukan TB/HIV, dan menyebarkannya pada semua tempat pengobatan. Di Rwanda, materi KIE juga dikembangkan dan disebarkan. Proses keseluruhan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.

Kedua negara mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) untuk layanan TB/HIV – dan segera mulai merekam dan melaporkan indikator TB/HIV-nya (keduanya pada triwulan ketiga 2005). M&E adalah sangat penting untuk berbagai alasan karena memungkinkan program mengukur keberhasilan (apakah mereka mencapai tujuan dan untuk mengenal masalah bila tidak). Lagi pula, M&E membentuk landasan dan ukuran untuk upaya berikut dalam peningkatan mutu.

Laporan diubah untuk memasukkan unsur TB pada laporan HIV (misalnya apakah pasien diskrining untuk TB) dan unsur HIV pada laporan TB (tes HIV, kotri, jumlah CD4), dan rekaman data dan pelaporan disesuaikan antara program TB dan HIV. Dengan memakai laporan dan peralatan yang diusulkan secara internasional dapat mempermudah hal ini, dan WHO hampir menyelesaikan stadardisasi formulir rekaman dan pelaporan untuk perawatan dan pengobatan untuk memasukkan indikator pemaduan TB/HIV.

Rwanda dan Kenya keduanya terus-menerus melakukan pelatihan staf dan dukungan teknis secara intensif. Di Rwanda, “Pusat percontohan TB/HIV dijadikan tempat pelatihan praktis,” Dr. Vandebriel mengatakan. “Antara April-Juni 2007, 21 perawat dan sembilan dokter dari layanan TB dan ART dilatih.” Pelatihan terdiri dari kunjungan dua hari untuk melengkapi pelatihan perawatan dan pengobatan TB dan HIV yang teoritis.

Di Kenya, pelatihan dan dukungan teknis adalah mungkin walau ada kekurangan sumber daya manusia, termasuk larangan untuk menambahnya, menurut Dr. Chakaya: “Kami harus memakai mekansime yang gila untuk mendapatkan staf, dan kami untung karena kami di antara gelombang pertama untuk Intensive Support and Action Countries (ISAC). Tentu saja kami mempunyai PEPFAR, yang memungkinkan kami mendapatkan 36 koordinator tambahan untuk memicu tindakan di daerah dengan beban TB/HIV yang tinggi. Dengan demikian kami mampu melatih orang di semua kabupaten kami; dan kami menyediakan dukungan teknis untuk mengembangkan pedoman dan daftar tilik.”

Dan dengan mengambil contoh dari buku mengenai penanggulangan TB, Kenya menetapkan target nasional untuk penerapan kegiatan TB/HIV.

“Kami menyediakan target, dan hal ini adalah kunci. Setiap titik pemberian layanan diberikan target untuk TB, HIV dan semua unsur lain penanggulangan TB. Hal ini sangat penting,” Dr. Chakaya mengatakan. Kenya menetapkan target untuk tes 80 persen pasien TB untuk HIV, dan ketersediaan kotri dan ART, dan skrining 20 persen Odha untuk TB. Secara nasional, mereka sudah mencapai target untuk kotri – jadi mungkin mereka sebaiknya mulai menetapkan target 100 persen.

Hampir semua yang dilakukan oleh Kenya dan Rwanda dimasukkan pada daftar usur penting untuk peningkatan layanan TB/HIV, yang dikajikan oleh Dr.  Haileyesus Getahun dari Stop TB Department WHO di pertemuan PEPFAR/WHO, tetapi penetapan target adalah paling atas pada daftarnya, diikuti oleh penetapan kebijakan nasional, dan penerbitan dan penyebaran petunjuk operasional dan pedoman pelatihan.

Beberapa peserta pada pertemuan PEPFAR/WHO ingin membawa pulang pesan ini.

“Pelajaran kedua [yang kami pelajari] adalah manfaat dari pedoman untuk memadukan TB/HIV serta mendukung pedoman tersebut dengan protokol operasional mengenai penerapan pedoman, mengingatkan ada berbagai model untuk memadukan TB/HIV,” dikatakan wakil dari Afrika Selatan.

HATIP 88: Saat memadukan perawatan TB/HIV pada skala nasional – Bagian II

Edit terakhir: 14 Agustus 2007